Suara Sekolah Daar El- Salam Ke DPR RI, Reformulasi Tunjangan Profesi Guru: dari Berbasis Jam Tatap Muka menuju Berbasis Kualifikasi dan Kompetensi Profesional

Inti rekomendasi. Undang-undang perlu menegaskan bahwa tunjangan profesi guru, termasuk bagi guru pada satuan pendidikan swasta, berpijak pada status profesional yang dipelihara melalui evaluasi kompetensi berkala (paling lama 5 tahun), sedangkan jam tatap muka diposisikan sebagai bukti praktik profesional, bukan syarat tunggal yang dapat gugur karena faktor di luar kendali guru.

A. Latar Belakang dan Pokok Masalah

Tunjangan profesi guru (TPG) dimaksudkan sebagai penghargaan negara atas profesionalitas guru yang telah bersertifikat pendidik (Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005). Dalam praktik, pencairannya sangat ditentukan oleh ambang 24 jam tatap muka per minggu (Pasal 35 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2005; dipertegas dalam Permendikdasmen No. 11 Tahun 2025). Bagi guru pada satuan pendidikan swasta, jumlah jam ditentukan oleh hal-hal yang tidak dikendalikan guru: jumlah peserta didik, persaingan penerimaan murid baru, sebaran murid negeri-swasta, dan perubahan struktur kurikulum. Akibatnya, guru yang kompetensinya tidak menurun dapat kehilangan tunjangan semata karena perubahan demografi atau kebijakan. Pembahasan RUU Sisdiknas di Komisi X, yang menempatkan tunjangan dan kesejahteraan guru sebagai salah satu fokus (Kompas, 2026a), merupakan kesempatan untuk memperbaikinya pada tingkat undang-undang. PGRI sendiri mengingatkan agar pengaturan TPG tidak merugikan guru swasta, karena draf cenderung mengaitkan TPG dengan guru yang diangkat pemerintah pusat (Kompas, 2026b).

B. Landasan Argumentasi

1. Konstitusional dan yuridis. Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil serta imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. UU No. 14 Tahun 2005 mendefinisikan guru sebagai pendidik profesional (Pasal 1 angka 1) yang wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik (Pasal 8). Pasal 35 ayat (1) bahkan menyatakan beban kerja guru mencakup merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil belajar, membimbing dan melatih, serta tugas tambahan. Tatap muka hanya satu komponen; menjadikannya penentu tunggal justru mempersempit konsep profesionalitas yang dianut undang-undang itu sendiri. Permendikdasmen No. 11 Tahun 2025 memang telah memperluas pemaknaan beban kerja, tetapi hak yang bersumber dari undang-undang tidak semestinya bergantung pada peraturan menteri dan petunjuk teknis yang mudah berubah.
2. Keadilan bagi guru swasta. Pasal 16 UU No. 14 Tahun 2005 telah menegaskan hak guru bersertifikat pendidik yang diangkat satuan pendidikan masyarakat atas tunjangan profesi dari Pemerintah. Hak itu menjadi rapuh jika keberlanjutannya bergantung pada variabel struktural yang tidak dapat dipengaruhi guru. Ketergantungan pada ambang jam juga mendorong rekayasa pembagian jam di sekolah demi memenuhi syarat administratif, bukan demi mutu pembelajaran. Kebijakan yang adil membedakan guru yang tidak lagi memenuhi standar profesi dari guru yang kehilangan jam karena keadaan.
3. Praktik komparatif dan akuntabilitas. Profesi teregulasi memelihara pengakuan melalui pembaruan kompetensi, bukan kuota jam kerja mingguan. Di Australia, registrasi guru berlaku maksimal lima tahun; pembaruannya menuntut bukti proficiency terhadap standar guru, sedikitnya 100 jam pengembangan profesional, dan 100 hari praktik profesional dalam lima tahun (dengan fleksibilitas), serta tidak boleh menghalangi guru non-kelas seperti kepala sekolah atau konselor (AITSL, 2024). Ikatan Akuntan Indonesia mewajibkan Pendidikan Profesional Berkelanjutan sedikitnya 120 SKP per tiga tahun, minimal 30 SKP per tahun (IAI, n.d.). Pelajarannya: yang diaudit secara periodik adalah kompetensi dan bukti praktik, sehingga akuntabilitas anggaran negara justru lebih kuat daripada sekadar menghitung jam.

C. Rekomendasi Norma

1. Dasar tunjangan. “Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi standar profesi berhak memperoleh tunjangan profesi sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Pemberian tunjangan tidak semata-mata didasarkan pada jumlah jam tatap muka, tetapi pada status profesional, kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan pemeliharaan profesionalisme guru.”
2. Pemeliharaan status. “Status profesional guru dipelihara melalui evaluasi kompetensi berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun berdasarkan standar profesi guru yang ditetapkan Menteri.” Evaluasi bersifat pembaruan (renewal), bukan sertifikasi ulang dari nol, dengan unsur kualifikasi, kompetensi pedagogik/profesional/sosial/kepribadian, kinerja pembelajaran, pengembangan profesional berkelanjutan, portofolio, dan etika profesi.
3. Perlindungan guru swasta. “Berkurangnya beban tatap muka akibat penurunan atau perubahan distribusi peserta didik, kebijakan penerimaan murid baru, atau perubahan struktur kurikulum, yang bukan disebabkan pelanggaran profesi, tidak dengan sendirinya menghapus hak atas tunjangan profesi.”
4. Kedudukan jam mengajar. Pasal 35 ayat (2) diubah agar jam tatap muka berfungsi sebagai evidence of professional practice dalam kerangka beban kerja total, bukan gatekeeper tunggal. Alurnya menjadi: sertifikat pendidik, status profesional, pemeliharaan kompetensi 5 tahunan, evaluasi kinerja, hak atas tunjangan.
5. Delegasi dan masa transisi. Standar profesi, instrumen evaluasi, dan kegiatan pengembangan profesional diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah/menteri, disertai masa transisi dan kajian dampak fiskal oleh Kemendikdasmen bersama Kementerian Keuangan.

D. Menjawab Keberatan dan Penutup

Apakah ini melonggarkan pengawasan anggaran? Tidak. Hak tetap bersyarat: sertifikat pendidik, registrasi, praktik profesional yang terdokumentasi, dan lulus evaluasi berkala. Tunjangan dapat ditangguhkan atau dicabut bila standar tidak lagi dipenuhi atau terjadi pelanggaran etik. Yang berubah adalah dasar penilaiannya. Hak yang melekat setelah sertifikasi disertai kewajiban pemeliharaan kompetensi, bukan hak absolut tanpa syarat. Dengan demikian negara membayar profesionalitas guru, bukan sekadar membeli sejumlah jam tatap muka. Kami memohon Komisi X DPR RI mempertimbangkan rumusan di atas dalam pembahasan RUU Sisdiknas.

Daftar Pustaka

1. Australian Institute for Teaching and School Leadership (AITSL). (2024). Framework for teacher registration in Australia. https://www.aitsl.edu.au/teach/national-review-of-teacher-registration/framework-for-teacher-registration-in-australia
2. Ikatan Akuntan Indonesia. (n.d.). Kewajiban PPL. https://web.iaiglobal.or.id/PPL-IAI/Kewajiban%20PPL
3. Kompas.com. (2026a, 8 April). Kesejahteraan guru jadi salah satu fokus dalam pembahasan RUU Sisdiknas. https://nasional.kompas.com/read/2026/04/08/10310641/kesejahteraan-guru-jadi-salah-satu-fokus-dalam-pembahasan-ruu-sisdiknas
4. Kompas.id. (2026b, Juli). Harap-harap cemas di tengah RUU Sisdiknas. https://www.kompas.id/artikel/tunjangan-profesi-guru-yang-perlu-diwaspadai-dalam-ruu-sisdiknas
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru. https://peraturan.bpk.go.id/Details/322487/permendikdasmen-no-11-tahun-2025
6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) dan (2).
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/29906/UU_Nomor_14_Tahun_2005.pdf